Pajak Kripto Indonesia: Panduan Lengkap 2026

TL;DR: Di Indonesia, kripto diperlakukan sebagai komoditas, bukan mata uang. Setiap penjualan kena PPh final dan PPN yang dipotong otomatis oleh exchange berizin. Tarifnya berubah sejak Agustus 2025, jadi jangan pakai angka lama. Aset kripto juga wajib dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan, meski tidak dijual.

Daftar Isi

• Apa Itu Pajak Kripto dan Dasar Hukumnya
• Tarif Pajak Kripto Terbaru
• Cara Menghitung dan Melaporkan
• Pertanyaan Umum
• Kesimpulan

Apa Itu Pajak Kripto dan Dasar Hukumnya

Kripto di Indonesia bukan alat pembayaran yang sah. Regulator memposisikannya sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, dan sejak awal 2025 pengawasannya dialihkan dari Bappebti ke OJK. Konsekuensi pajaknya: transaksi kripto dianggap jual-beli aset, bukan transaksi valuta asing.

Dasar hukumnya berlapis. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) menempatkan kripto sebagai objek PPh dan PPN. Aturan teknisnya lalu diatur lewat PMK 68/2022, yang diperbarui dengan PMK 50/2025 dan mulai berlaku Agustus 2025.

Karena dipotong di sumber, kebanyakan pengguna exchange berizin tidak perlu menyetor sendiri. Pajak sudah dipungut otomatis saat transaksi dieksekusi, dan bukti potongnya tersedia di riwayat transaksi akun. Kalau kamu trading di platform Bybit, misalnya, cek menu riwayat transaksi untuk melihat rincian pemotongan tiap order.

Yang sering terlewat bukan pajak transaksinya, tapi pelaporan hartanya. Kripto yang menganggur di wallet tetap harus muncul di SPT Tahunan sebagai bagian dari daftar harta. Ini kewajiban terpisah dari PPh final tadi.

Penting juga membedakan jenis penghasilan. Keuntungan jual-beli dikenakan PPh final, sementara hasil mining, staking, atau airdrop umumnya masuk sebagai penghasilan lain dan mengikuti tarif progresif. Jangan campur keduanya dalam satu hitungan.

Tarif Pajak Kripto Terbaru

Angka yang beredar di internet sering masih memakai tarif lama. Berikut perbandingan rezim pajaknya:

Komponen	PMK 68/2022 (lama)	PMK 50/2025 (berlaku sekarang)	Ditanggung oleh
PPh final penjualan via exchange berizin	0,1%	0,21%	Penjual
PPh final via pedagang tidak berizin	0,2%	0,42%	Penjual
PPN atas penyerahan aset kripto	0,11%	1%	Pembeli
Pelaporan harta di SPT	Wajib	Wajib	Pemilik aset

Angka di atas dirangkum dari aturan yang dipublikasikan DJP dan JDIH Kemenkeu. Tarif bisa berubah lagi, jadi biasakan cek sumber resmi sebelum menghitung kewajiban pajakmu sendiri. Perbedaan tarif antara exchange berizin dan tidak berizin cukup besar, dan itu satu alasan kuat untuk tidak bertransaksi di platform abu-abu.

Perlu dicatat, PPN dibebankan ke sisi pembeli. Artinya saat kamu menjual, yang mengurangi hasil bersihmu adalah PPh final saja. Ini sering bikin orang salah hitung karena mengira dua-duanya dipotong dari penjual.

Cara Menghitung dan Melaporkan

Contoh sederhana. Kamu menjual BTC senilai Rp100.000.000 di exchange yang terdaftar. PPh final 0,21% = Rp210.000, sehingga dana yang masuk ke rekeningmu sekitar Rp99.790.000. PPN 1% ditanggung pembeli dan dipungut oleh platform, bukan dipotong dari uangmu.

Kalau transaksinya terjadi di platform tidak berizin, tarifnya dua kali lipat. Selisih Rp210.000 versus Rp420.000 per Rp100 juta mungkin terlihat kecil, tapi untuk trader aktif dengan volume besar angkanya menumpuk cepat. Belum lagi risiko platform yang tidak punya kewajiban pelaporan jelas.

Untuk pelaporan SPT, kripto masuk sebagai harta pada bagian daftar aset. Nilainya diambil dari harga wajar per 31 Desember tahun pajak, dikonversi ke rupiah. Kamu tidak perlu melaporkan setiap trade satu per satu di SPT, cukup posisi akhir tahunnya.

Simpan bukti potong dan rekap transaksi tahunan. Exchange biasanya menyediakan laporan tahunan yang bisa diunduh, dan itu cukup sebagai lampiran jika ada pemeriksaan. Tanpa rekap, menghitung ulang ratusan transaksi manually adalah pekerjaan yang tidak perlu.

Pertanyaan Umum

Apakah saya kena pajak kalau cuma beli dan menyimpan kripto?

Tidak ada PPh saat membeli, karena belum ada keuntungan yang direalisasikan. Tapi asetnya tetap wajib dicatat di SPT Tahunan sebagai harta. Kalau nilainya naik, kenaikan itu belum menjadi objek pajak sampai kamu menjualnya.

Bagaimana kalau saya trading di exchange luar negeri?

Kewajiban pajak mengikuti statusmu sebagai wajib pajak Indonesia, bukan lokasi platform. Masalahnya, exchange luar negeri tidak memotong PPh final otomatis, jadi kewajiban setor dan lapor ada di tanganmu. Ini area yang paling rawan keliru, dan sebaiknya konsultasikan dengan konsultan pajak kalau volumenya besar.

Apakah kripto harus dilaporkan di SPT walaupun sedang rugi?

Ya. Pelaporan harta tidak bergantung pada untung atau rugi, tapi pada kepemilikan aset per akhir tahun. Yang berbeda hanya perhitungan PPh final saat transaksi jual terjadi. Menyembunyikan harta justru berisiko sanksi administratif berdasarkan UU KUP.

Kesimpulan

Pajak kripto di Indonesia sebenarnya sederhana kalau kamu bertransaksi di platform berizin: PPh final dan PPN dipotong otomatis, kamu tinggal menyimpan bukti potongnya. Bagian yang menuntut perhatian adalah pelaporan harta di SPT Tahunan dan pemilihan platform, karena selisih tarifnya nyata. Mulai dari langkah kecil: unduh rekap transaksi tahun ini, cocokkan dengan daftar harta, lalu rapikan sebelum tenggat SPT. Kalau volume trading-mu mulai besar, investasi waktu untuk konsultasi pajak akan jauh lebih murah daripada urusan pemeriksaan di kemudian hari.

Sumber:

• Direktorat Jenderal Pajak — https://www.pajak.go.id/
• JDIH Kementerian Keuangan (PMK 50/2025) — https://jdih.kemenkeu.go.id/
• Otoritas Jasa Keuangan — https://www.ojk.go.id/

Baca juga: Cara Membeli Bitcoin di Indonesia untuk Pemula