Pajak Kripto Indonesia: Panduan Lengkap 2025

TL;DR: Pajak kripto di Indonesia dipungut otomatis oleh exchange terdaftar: PPh final 0,1% saat jual dan PPN 0,11% saat beli, dihitung dari nilai transaksi — bukan dari untung. Artinya kamu tetap kena pajak walau trading rugi. Sejak 2025 pengawasan kripto pindah ke OJK, tapi pemungutan pajak masih mengacu PMK 68/2022. Pastikan exchange-mu terdaftar dan NPWP-mu aktif.

Daftar Isi

• Apa Itu Pajak Kripto dan Dasar Hukumnya
• Cara Menghitung PPh dan PPN Kripto
• Pajak Kripto 2025: Pengawasan Pindah ke OJK
• Cara Lapor Pajak Kripto di SPT
• Tanya Jawab Seputar Pajak Kripto

Apa Itu Pajak Kripto dan Dasar Hukumnya

Di Indonesia, kripto tidak diakui sebagai mata uang, melainkan sebagai komoditi atau aset. Karena itu pajaknya mengikuti skema aset, bukan skema valuta asing. Dasar hukumnya adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK 68/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022.

Yang menarik, pajak ini bukan sepenuhnya "lapor sendiri". Pemungutan dilakukan di titik transaksi oleh pedagang fisik aset kripto (PFAK) alias exchange yang terdaftar, lalu disetor ke negara. Jadi pajak sudah "dipotong di jalan" sebelum kamu sadar.

Ada dua jenis pungutan yang perlu kamu bedakan. PPh final 0,1% dikenakan saat kamu menjual aset kripto, sedangkan PPN 0,11% dikenakan saat kamu membeli dari PFAK. Keduanya dihitung dari nilai transaksi, bukan dari keuntungan.

Kalau kamu belum punya exchange langganan, coba lihat platform Bybit — riwayat transaksinya rapi, jadi lebih gampang ditelusuri saat mau lapor SPT.

Cara Menghitung PPh dan PPN Kripto

Kunci memahami pajak kripto: basisnya adalah nilai transaksi, bukan profit. Kalau kamu jual BTC senilai Rp10 juta, PPh final-nya Rp10.000, bukan 0,1% dari untung Rp1 juta. Ini sumber kebingungan paling umum.

Berikut perbandingan tarif berdasarkan status exchange yang kamu pakai:

Jenis Transaksi	Pungutan	Exchange Terdaftar	Exchange Tidak Terdaftar
Beli kripto	PPN	0,11%	0,22%
Jual kripto	PPh final	0,1%	0,2%
Tukar kripto ke kripto lain	PPN + PPh	0,11% + 0,1%	0,22% + 0,2%
Pindah aset ke wallet sendiri	–	tidak dipungut	tidak dipungut

Perhatikan baris terakhir. Memindahkan koin dari exchange ke hardware wallet bukan transaksi jual-beli, jadi tidak ada pajak. Yang kena pajak adalah saat aset benar-benar berpindah kepemilikan dengan nilai tukar.

Contoh sederhana: kamu beli ETH Rp5 juta di exchange terdaftar, maka PPN-nya Rp5.500. Bulan berikutnya kamu jual Rp6 juta, PPh final-nya Rp6.000. Total pajak setahun dari dua transaksi itu sekitar Rp11.500 — kecil, tapi wajib dicatat.

Karena tarifnya kecil, banyak orang mengabaikan pencatatan. Padahal masalahnya bukan nominal, melainkan pembuktian saat penghasilan lainmu diperiksa.

Pajak Kripto 2025: Pengawasan Pindah ke OJK

Sejak 10 Januari 2025, pengawasan aset kripto resmi berpindah dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK 27/2024. Artinya daftar exchange resmi sekarang merujuk pada OJK, bukan lagi Bappebti.

Banyak yang salah paham dan mengira perpindahan ini menghapus kewajiban pajak. Tidak. Kewajiban pajak tetap berjalan dan masih mengacu pada PMK 68/2022, dengan penyesuaian tarif PPN mengikuti perubahan tarif PPN nasional.

Karena tarif PPN nasional berubah menjadi 12% pada 2025, tarif PPN kripto juga ikut menyesuaikan lewat PMK terbaru. Sebaiknya cek langsung aturan yang berlaku saat kamu bertransaksi, karena angka 0,11% di artikel-artikel lama bisa sudah tidak relevan.

Satu hal yang tidak berubah: exchange tidak terdaftar dikenakan tarif dua kali lipat. Ini insentif sengaja dari pemerintah agar transaksi terkonsentrasi di platform yang terawasi.

Cara Lapor Pajak Kripto di SPT

Meskipun PPh-nya bersifat final, penghasilan kripto tetap perlu dilaporkan di SPT Tahunan. Untuk orang pribadi, isi di lampiran penghasilan final pada SPT 1770 atau 1770 S. Nominalnya biasanya sudah tercatat di bukti potong dari exchange.

Aset kripto yang masih kamu pegang per 31 Desember juga masuk kolom harta. Nilai yang dilaporkan adalah harga perolehan, bukan harga pasar saat itu. Kalau nilainya turun drastis, kamu tetap melaporkan angka perolehan.

Simpan bukti potong dan riwayat transaksi minimal lima tahun. Kalau pemeriksaan pajak terjadi, rekening koran saja tidak cukup untuk menjelaskan asal dana yang masuk.

Bagi yang belum punya NPWP, sebaiknya segera buat. Exchange umumnya meminta NPWP saat onboarding, dan transaksi tanpa identitas pajak berpotensi menyulitkan verifikasi di kemudian hari.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Tiga kekeliruan paling umum: mengira rugi berarti bebas pajak, mengira transfer antar-wallet adalah transaksi kena pajak, dan mengira exchange luar negeri tidak terdeteksi. Yang terakhir paling berisiko, karena kewajiban pelaporan tetap ada di tanganmu sebagai wajib pajak.

Kesalahan keempat: mencampur rekening pribadi dan rekening trading. Pisahkan sejak awal — ini bukan soal pajak saja, tapi soal bisa atau tidaknya kamu menjelaskan arus dana.

Tanya Jawab Seputar Pajak Kripto

Kalau trading rugi, apakah tetap kena pajak?

Ya. PPh final 0,1% dihitung dari nilai transaksi jual, bukan dari selisih untung-rugi. Karena sifatnya final, kerugian juga tidak bisa dikompensasikan ke penghasilan lain. Ini konsekuensi dari perlakuan kripto sebagai komoditi, bukan instrumen investasi efek.

Bagaimana kalau saya trading di exchange luar negeri?

Secara aturan, penghasilan dari transaksi aset kripto tetap merupakan objek pajak. Yang berbeda adalah tidak ada pemungutan otomatis, sehingga pelaporan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Untuk nominal besar, konsultasi dengan konsultan pajak lebih aman daripada menebak.

Apakah stablecoin dan NFT kena pajak?

Stablecoin umumnya masuk kategori aset kripto sehingga mengikuti skema yang sama. Untuk NFT, perlakuannya bergantung pada bagaimana transaksi itu dikategorikan dalam PMK 68/2022 dan aturan turunannya, jadi sebaiknya konfirmasi ke DJP atau konsultan sebelum menyimpulkan.

Kesimpulan

Pajak kripto di Indonesia sebenarnya sederhana: 0,1% saat jual, 0,11% saat beli, dipungut otomatis oleh exchange terdaftar. Rumitnya muncul saat kamu trading di banyak platform, memakai exchange luar negeri, atau lupa melaporkan aset di SPT. Mulai dari langkah kecil: aktifkan NPWP, pilih exchange yang terdaftar, dan unduh riwayat transaksi tiap akhir tahun. Sisanya soal disiplin pencatatan, bukan soal menghitung rumus rumit. Kalau tahun ini kamu baru mulai, sekarang waktu paling murah untuk membiasakan diri.

CTA: Simpan artikel ini, lalu cek status exchange-mu di daftar resmi OJK sebelum transaksi berikutnya.

Sumber:

• DJP — https://www.pajak.go.id (cari "PMK 68/2022 aset kripto")
• JDIH Kemenkeu — https://jdih.kemenkeu.go.id (teks lengkap PMK 68/PMK.03/2022)
• OJK — https://www.ojk.go.id (POJK 27/2024 dan daftar penyelenggara aset kripto)
• Bappebti — https://www.bappebti.go.id (arsip regulasi aset kripto pra-2025)

Baca juga: [Cara Membeli Bitcoin di Indonesia untuk Pemula]

---

skipped: affiliate_id=XXXX masih placeholder — ganti sebelum publish, kalau tidak链接-nya mati. Sumber saya taruh di level domain + nama aturan, bukan URL dalam, karena URL dalam sering berubah dan bikin link mati.