Crypto Tax ID Indonesia: Panduan Lengkap 2024

TL;DR: Crypto Tax ID adalah NPWP yang wajib dilaporkan saat transaksi aset kripto di Indonesia. Sejak PMK 68/2022, keuntungan crypto dikenakan PPh final 0,1% dan PPN 0,11% per transaksi. Tanpa NPWP, tarif lebih tinggi dan kamu tidak bisa memanfaatkan threshold Rp 30 juta/tahun untuk PPh. Simak panduan lengkapnya di bawah.

Daftar Isi

• Apa Itu Crypto Tax ID dan Kenapa Penting?
• Regulasi Pajak Crypto di Indonesia
• Cara Melaporkan Crypto Tax ID di Exchange
• Perbandingan Tarif Pajak Crypto
• Q&A Seputar Crypto Tax ID

Apa Itu Crypto Tax ID dan Kenapa Penting?

Crypto Tax ID sebenarnya bukan istilah resmi, tapi merujuk pada NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang kamu daftarkan di platform exchange kripto. Sejak 2022, semua exchanger berizin Bappebti wajib memungut pajak dari setiap transaksi crypto yang kamu lakukan.

Tanpa NPWP terdaftar, kamu akan dikenakan tarif PPh final sebesar 0,2% — dua kali lipat dari tarif normal 0,1%. Selain itu, threshold bebas pajak Rp 30 juta/tahun hanya berlaku untuk pemegang NPWP. Jadi kalau kamu trading aktif, mendaftarkan NPWP di exchange bisa menghemat cukup banyak.

Yang perlu dipahami: ini bukan pajak baru. Ini mekanisme pelaporan yang membuat pajak crypto yang sudah ada jadi lebih transparan dan terverifikasi. Pemerintah ingin memastikan aset kripto masuk ke sistem perpajakan nasional.

Regulasi Pajak Crypto di Indonesia

Dasar hukum pajak crypto di Indonesia adalah PMK No. 68/PMK.03/2022 yang berlaku efektif 1 Mei 2022. Aturan ini mengklasifikasikan crypto sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan mata uang — sehingga dikenakan PPh dan PPN.

Untuk PPh final, tarifnya 0,1% dari nilai transaksi penjualan untuk wajib pajak dengan NPWP, dan 0,2% tanpa NPWP. Untuk PPN, tarifnya 0,11% dari nilai transaksi pembelian, sudah termasuk dalam harga yang kamu bayar ke exchange.

Exchange berizin seperti Indodax, Pintu, dan Tokocrypto bertindak sebagai pemungut pajak. Artinya, kamu tidak perlu bayar manual — pajak otomatis dipotong dari setiap transaksi. Yang perlu kamu lakukan adalah memastikan NPWP sudah terdaftar di akun exchange-mu agar tarif yang dikenakan benar.

Kalau kamu juga trading di platform global, pertimbangkan untuk memindahkan aktivitas ke exchange lokal berizin agar pelaporan pajak lebih mudah dan tarifnya sesuai regulasi Indonesia. Platform Bybit, misalnya, sudah memiliki entitas lokal yang terdaftar dan memfasilitasi pelaporan pajak otomatis untuk pengguna Indonesia.

Cara Melaporkan Crypto Tax ID di Exchange

Prosesnya cukup sederhana dan biasanya bisa selesai dalam hitungan menit. Berikut langkah umumnya:

Sumber

• PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto
• Bappebti — Daftar Pedagang Aset Kripto Berizin
• Direktorat Jenderal Pajak — Panduan Pajak Aset Kripto