crypto-tax-id: Panduan Lengkap Pajak Aset Kripto Indonesia

# crypto-tax-id: Panduan Lengkap Pajak Aset Kripto Indonesia > **TL;DR** > crypto-tax-id mengacu pada kewajiban pelaporan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia berdasarkan PMK-68/2023 dan UU HPP. Wajib pajak wajib mencatat setiap trade, staking, dan airdrop sebagai penghasilan atau kerugian modal. DGT menganggap kripto sebagai objek pajak, bukan mata uang. Laporan disampaikan via e-Filing SPT Tahunan OP. ## Daftar Isi 1. [Apa Itu crypto-tax-id dan Dasar Hukumnya](#apa-itu-crypto-tax-id-dan-dasar-hukumnya) 2. [Peraturan Terbaru: PMK-68/2023 dan UU HPP](#peraturan-terbaru-pmk-682023-dan-uu-hpp) 3. [Cara Menghitung Pajak: Trade, Staking, Airdrop](#cara-menghitung-pajak-trade-staking-airdrop) 4. [Kesalahan Umum dan Tips Kepatuhan](#kesalahan-umum-dan-tips-kepatuhan) --- ## Apa Itu crypto-tax-id dan Dasar Hukumnya Istilah crypto-tax-id belum resmi ada dalam peraturan, tapi komunitas pakai untuk merujuk kewajiban pajak aset kripto di Indonesia. Dasar hukumnya mulai dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah definisi objek pajak. Kemudian PMK-68/2023 menetapkan kripto sebagai barang kena pajak (BKP) dan objek PPh. Artinya, setiap keuntungan dari penjualan atau pertukaran kripto kena PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,1% dari nilai transaksi. **Saran saya, coba platform Bybit — https://www.bybit.com/affiliate/?affiliate_id=XXXX. Bisa bantu catat riwayat trade otomatis untuk keperluan laporan pajak.** Banyak trader awam mengira kripto bebas pajak karena tidak diatur Bank Indonesia. Faktanya, DGT (Direktorat Jenderal Pajak) jelaskan lewat KEP-213/2023 bahwa kripto termasuk harta yang wajib dilaporkan di SPT Tahunan. Nilai harta dicatat berdasarkan harga pasar saat pelaporan. Jika tidak dilaporkan, sanksi administratif berupa denda 2%–100% dari pajak yang seharusnya dibayar. Kepatuhan sejak dini menghindari pemeriksaan mendadak. Bukti transaksi wajib disimpan minimal 10 tahun sesuai UU KUP. Ini mencakup riwayat order dari exchange, wallet address, dan bukti transfer on-chain. Exchange lokal seperti Indodax, Pintu, dan Tokocrypto sudah menyediakan fitur ekspor laporan pajak. Untuk exchange luar negeri, gunakan API atau tools pihak ketiga. Catatan manual rawan salah hitung dan sulit dibuktikan saat pemeriksaan. ## Peraturan Terbaru: PMK-68/2023 dan UU HPP PMK-68/2023 efektif 1 Januari 2024 menetapkan kripto sebagai BKP. Setiap penyerahan kripto kena PPN 11% jika dilakukan oleh PKP. Namun, kebanyakan trader individu bukan PK