crypto-tax-id: Panduan Pajak Kripto di Indonesia 2026

# crypto-tax-id: Panduan Pajak Kripto di Indonesia 2026 ## TL;DR Pajak kripto di Indonesia terdiri dari PPh final 0.1% atas dispose aset digital (berlaku sejak November 2024, menggantikan model npurchasing) dan PPN 11% atas jasa broker/platform exchange (berlaku sejak April 2022). Wajib pajak individu dan badan wajib melaporkan aset kripto melalui DJP Online dan SPT Tahunan. Kesalahan pelaporan bisa kena sanksi bunga 2% per bulan. ## Daftar Isi - [Aturan Dasar Pajak Kripto Indonesia](#aturan-dasar-pajak-kripto-indonesia) - [Siapa yang Wajib Bayar Pajak Kripto?](#siapa-yang-wajib-bayar-pajak-kripto) - [Mekanisme Pelaporan crypto-tax-id](#mekanisme-pelaporan-crypto-tax-id) - [Perbandingan Pajak Kripto vs Instrumen Lain](#perbandingan-pajak-kripto-vs-instrumen-lain) - [Tips Praktis Pelaporan Pajak Kripto](#tips-praktis-pelaporan-pajak-kripto) --- ## Aturan Dasar Pajak Kripto Indonesia Indonesia mulai mengatur pajak aset kripto sejak 2021, tapi regulasi terus berkembang. Pada Mei 2022, transaksi aset digital mulai dikenai PPN 11% atas jasa broker dan platform exchange. Kemudian November 2024, model npurchasing dengan tarif 0.11% dihapus dan digantikan sistem yang lebih jelas. Aturan pajak kripto di Indonesia saat ini terbagi dua: pertama, PPh final 0.1% atas dispose (penjualan atau penukaran) aset kripto yang merupakan objek pajak sesuai